Wakil Bupati Pasangkayu Terima Langsung Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

JURNALTIME.co.id PASANGKAYU- Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke 74, tahun 2022, Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Pasangkayu menerima Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang dilaksanakan di Golden Ball Room Hotel Sultan dan Residence Jakarta Selatan, pada Senin 12 Desember 2022.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia kepada Wakil Bupati Pasangkayu Dr. Hj. Herny, S. Sos., M.Si, di Golden Ball Room Hotel Sultan dan Residence Jakarta Selatan.

Wakil Bupati Pasangkayu sangat bersyukur dan menyambut baik penghargaan yang diberikan oleh Kemenkumham.

Menurut beliau, penghargaan ini diberikan pada hakekatnya kepada masyarakat Kabupaten Pasangkayu, dan kami mengapresiasi atas penghargaan peduli HAM tahun 2022 ini, ucap Herny.

Ia mengharapkan agar masyarakat pasangkayu dapat memacu semangatnya, untuk lebih meningkatkan kepeduliannya  terhadap  HAM.

“Kami berupaya sepenuhnya untuk memenuhi hak – hak masyarakat  pasangkayu di berbagai bidang” paparnya.

Kepala Bagian Hukum Mulyadi, juga menyampaikan bahwa penghargaan kabupaten peduli HAM tahun 2022, merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor 22 tahun 2021, tentang  Kriteria Daerah/Kota Peduli HAM.

Beberapa parameter yang dinilai diantaranya yaitu, hak atas bantuan hukum, informasi, turut serta dalam pemerintahan, kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan, serta lingkungan yang berkelanjutan.

“Dari berbagai parameter itu, Kabupaten Pasangkayu  berhasil  meraih  penghargaan tersebut” ucapnya.

Puncak peringatan hari HAM sedunia ke-74 dibuka oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin, yang didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Pada kesempatan itu, wakil presiden mengajak untuk membangun pondasi HAM di Indonesia, walaupun beliau mengakui masalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih belum bisa dituntaskan sepenuhnya.

“Persoalan tersebut  masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah” tegas Ma’ruf.

Ia mengharapkan dukungan, bantuan, dan kerjasama dari seluruh pihak untuk bersama-sama menangani penegakan HAM di Indonesia, tutupnya (Hend).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *